Feeds:
Pos
Komentar

Archive for Desember, 2009

Surabaya – Menghadapi skema perdagangan bebas China-Asean Free Trade Agreement, Jatim perlu memperkuat rantai nilai komoditas unggulannya. Hal ini perlu dilakukan agar dunia usaha Jatim mampu eksis dan semakin ekspansif di tengah iklim perdagangan bebas yang superketat.

Direktur REDI Indra N. Fauzi, mengatakan bahwa perdagangan bebas China-Asean bisa saja menimbulkan banyak konsekuensi terhadap sektor industri tanah air. Selain iklim kompetisi menjadi kian ketat, sektor industri dalam negeri bisa terancam jika tidak disertai upaya penguatan daya saing dengan memperkuat rantai nilai komoditas unggulan yang ada di Jatim.

“Faktor lemahnya industri dalam negeri, tidak hanya terkait dengan belum matangnya proses industrialisasi di tanah air. Namun, juga disebabkan oleh banyak hal lain yang terkait, seperti infrastruktur dan ketersediaan energi. Infrastruktur yang buruk, misalnya dalam hal transportasi sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Pasokan energi yang kurang pasti, seperti listrik, membuat dunia usaha semakin kesulitan untuk mengelola berbagai potensinya,” ungkap Indra, di Surabaya, kemarin. (lebih…)

Iklan

Read Full Post »

Surabaya  – Akibat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk keperluan pembangkit listrik, Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengalami pemborosan sebesar Rp 15 triliun per tahun. Pasalnya, dengan menggunakan BBM tersebut harga yang harus dibayar PLN menjadi lebih mahal 3 kali lipat dibanding jika menggunakan bahan bakar gas (BBG).

Direktur Utama PLN (Persero) Dahlan Iskan mengungkapkan bahkan dengan mengkonversi BBM ke BBG maka PLN kedepan diyakini akan lebih hemat Rp 35 triliun per tahun.

“Memang ketersediaan pasokan gas untuk pembangkit lisrik PLN saat ini masih belum maksimal. Namun hal ini tetap harus kami dibicarakan dengan beberapa perusahaan pemasok gas untuk dicarikan solusi bersama. Oleh karena itu kami perlu kepercayaan (trust) dari semua pihak agar cepat selesai,” ungkapnya di sela tasyakuran dengan jajaran pengurus Kadin Jatim di Surabaya, kemarin. (lebih…)

Read Full Post »

Surabaya Kementerian Negara Perumahan Rakyat berencana untuk menghapus subsidi bunga kredit pemilikan rumah (KPR) untuk Rumah Sehat Sederhana (Rsh). Bahkan, rencana tersebut kini sedang dikaji bersama tim Departemen Keuangan agar bisa diimplementasikan pada 2010.

Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa mengungkapkan bahwa, subsidi KPR selama ini dinilai tidak efektif bagi upaya membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengakses perumahan.

“Subsidi KPR RSh ini membebani konsumen, karena subsidi cuma empat tahun, setelah itu sudah ikut bunga komersial dan membayar utuh,” ungkap Suharso usai bedah buku yang digelar Bapertarum-PNS di Surabaya, kemarin. (lebih…)

Read Full Post »

Mobile Switching CentreSurabaya – Moment liburan akhir tahun ini beberapa operator telekomunikasi terus melakukan persiapan guna mengantisipasi kualitas layanan agar tetap prima. Selain meningkatkan kapasitas jaringan untuk trafik suara dan SMS, juga komunikasi data.

“Seiring tersedianya fitur-fitur baru pada handset model terkini, trend pelanggan untuk aktifitas browshing, chatting, dan komunikasi internet juga terus meningkat,” ungkap M.S Sucahyo Head of Region East Java Bali Nusra Indosat di Surabaya, kemarin. (lebih…)

Read Full Post »

(lebih…)

Read Full Post »

https://i0.wp.com/www.managingip.com/images/34/12521/asean-dec04.gifSurabaya – Diberlakukannya perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Tiongkok atau ASEAN-China Free Trade Agreement/AC FTA mulai 1 Januari 2010, kalangan pengusaha domestik meminta agar pemerintah bisa berperan sebagai wasit yang adil. Pasalnya, jika AC FTA benar dilaksanakan sebelum pemerintah membuat aturan yang jelas terkait aturan main. Maka akan banyak pengusaha domestik yang babak belur kalah bersaing.

Pemilik Darmo Factory Outlet, Ricky Thejakusuma mengatakan, ketika produk impor negara tetangga membanjiri pasar domestik dengan bebas, yang dikhawatirkan pengusaha garmen nasional adalah persaingan menjadi tidak seimbang. (lebih…)

Read Full Post »

Surabaya – Pelaku usaha jasa konstruksi di Jawa Timur mengkritisi rencana pemerintah yang berencana melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi.

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Jatim, Erlangga Satriagung, mengungkapkan bahwa revisi PP tersebut selain tidak melibatkan stake holder jasa konstruksi juga kontraproduktif dan sarat kepentingan golongan tertentu.

“Revisi PP tersebut selain setback juga akan mengkerdilkan kompetensi terhadap upaya pengembangan industri jasa konstruksi. Banyak asosiasi perusahaan konstruksi yang mempertanyakannya. Oleh karena itu kami akan menyampaikan keberatan ini ke presiden sebelum batas akhir penerimaan usulan sampai 6 Januari 2010 mendatang,” ungkapnya di Surabaya, kemarin. (lebih…)

Read Full Post »

Older Posts »