Feeds:
Pos
Komentar

Archive for Juni, 2009

Raker

Rakernas IPJI 2009 baru saja berakhir tadi malam(13/6 ), dalam perhelatan rapat kerja insan penulis dan Jurnalis terbesar di Indonesia ini, tentunya banyak hal yang bisa menjadi acuan bagi program kerja organisasi IPJI di masa mendatang. Dalam tataran konsep organisasi yang sesuai dengan AD/ART, IPJI tetap konsisten bersikap independen dalam menyikapi konstelasi politik di tanah air menjelang Pilpres 2009.

“Insan Penulis dan Jurnalis hendaknya lebih independen dalam mengawal pembangunan nasional” Tegas Ketua Umum DPP IPJI Taufiq Rahman, saat membuka Rakernas yang berlangsung pada tanggal 12-14 Juni 2009 di Grand Cempaka Jakarta.

Agenda rakernas juga membahas blue print organisasi di masa mendatang. antara lain ; memperketat pola rekruitmen dan memisahkan unsur penulis, jurnalis dan non penulis-jurnalis. Meski belum menjadi sebuah penetapan yang sah, namun rekomendasi ini setidaknya bisa menjadi awal kebangkitan Insan Penulis dan Jurnalis Indonesia dalam menentukan sikap yang lebih tegas.

Pola Rekruitmen yang selektif dan ketat menjadi salah kunci penting dalam mengembangkan organisasi yang selama ini tergabung dalam DEWAN PERS. Merubah mainset memang tidak mudah, sebab masih banyak anggota IPJI yang saat ini bukan berasal dari Insan Penulis dan Jurnalis sehingga eksistensi IPJI dalam kacamata organisasi pers terkesan masih Abu-abu.

Itulah sebabnya diperlukan sebuah pola rekruitment yang lebih terarah dan fokus sesuai AD/ART. “Jika dibandingkan dengan PWI dan AJI, tentu saja usia IPJI masih sangat muda, namun kita tetap yakin bahwa di masa mendatang organisasi ini bakal menjadi garda depan dalam membangun bangsa melalui pena” ujar Taufiq Rahman. (lebih…)

Read Full Post »

Pentingnya hak untuk mendapatkan informasi, telah dinyatakan dalam berbagai standar internasional hak asasi manusia. Hak ini mempunyai keterkaitan erat dengan pemenuhan hak asasi lainnya, termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya (hak ekosob). Standar internasional semestinya melengkapi peraturan perundang-undangan yang berlaku dilevel domestik (nasional).

Komentar Umum No. 1, yang diadopsi Komite Hak-hak Anak pada 2001, dinyatakan, terpenuhinya hak atas pendidikan hanya dapat terwujud jika secara bersamaan hak atas informasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 17 Konvensi Hak-hak Anak juga diwujudkan. Komite juga menyampaikan pentingnya hak atas informasi untuk dijamin Negara, dalam rangka mewujudkan standar kesehatan yang tinggi bagi anak dan remaja. (lebih…)

Read Full Post »

Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Cabang Bima, memberikan bantuan kepada keluarga AA Narendra Prabangsa—wartawan Radar Bali (Jawa Post Group) yang menjadi korban pembunuhan belum lama ini dan kini beberapa pelakunya telah dibekuk.

Bantuan berupa karangan bunga dan uang tersebut akan diserahkan IPJI Bima, Senin (1/6) mendatang melalui Polresta Bima, sebagai bentuk rasa solidaritas dan keprihatin yang mendalam terhadap nasib yang dialami oleh rekan pers di Pulau Dewata tersebut. (lebih…)

Read Full Post »

Oleh: Muchamad Yuliyanto

PERUBAHAN mendasar dalam kehidupan media (pers) kita rasakan sejak hadirnya UU Pers No. 40 tahun 1999. Terjadi relasi baru amat berbeda dengan suasana sebelumnya. Ketika itu negara amat perkasa, menentukan peraturan SIT dan SIUPP yang amat ditakuti para pengelola media. Walhasil kehidupan media menjadi sangat monoton. Namun sebaliknya, sejak SIT dan SIUPP dihapuskan dan selanjutnya negara menarik diri dari relasi antara media dengan masyarakat, maka terjadi pergeseran relasi menjadi pola segitiga yakni ; masyarakat, media dan realitas yang terkemas dalam berita.

Ingatan tertuju pada terminologi bahwa pers merupakan lembaga sosial, tempat masyarakat menyatakan atau mengekpresikan beragam pendapatnya.

Pers bukan hanya memenuhi hak memenuhi informasi, tetapi juga hak untuk menyatakan pendapat. Kebebasan pers bisa diartikan sebagai jaminan terhadap hak warga masyarakat untuk memperoleh informasi dan menyampaikan informasi (Ana Nadya Abror, Media Watch April 2002).

Relasi segitiga di atas saat ini justru sering memunculkan persoalan yang berhubungan dengan isi pemberitaan media. Nampak sekali terjadi euforia kebebasan pers di kalangan pengelola media ,sehingga apa pun yang terjadi di tengah masyarakat bisa dikover.

Seperti eksploitasi dunia misteri serta kekerasan di tengah masyarakat. Terdapat indikasi tarik – menarik yang amat kuat antara keinginan masyarakat dengan pengelola media dalam menafsirkan realitas yang terkover dalam pemberitaan. (lebih…)

Read Full Post »

Maraknya kasus yang melibatkan oknum wartawan yang tergabung dalam IPJI membuat pengurus di DPW IPJI JAWA TIMUR mendesak DPP IPJI untuk segera melakukan screening bagi wartawan yang hendak bergabung di Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Hariyanto CP, Sekretaris IPJI JATIM usai menggelar Rapat Kerja Wilayah di Surabaya, 4 Juni 2009.

Setiap orang dalam lembaga/perusahaan adalah oknum, dan bisa saja melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan amanah organisasi/perusahaan, untuk itu diperlukan sebuah screening yang ketat melalui pola rekruitmen yang selektif untuk menghindari pencitraan negatif terhadap organisasi IPJI” ujarnya.

Sosiolog asal Surabaya ini juga menandaskan bahwa berbagai kasus akhir-akhir ini yang melibatkan oknum IPJI di Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan cukup banyak mengganggu kinerja organisasi baik ditingkat Pusat,  Wilayah maupun Cabang.

Agar hal tersebut tidak terjadi di Jawa Timur, Hariyanto menegaskan bahwa  pola Rekruitmen yang ketat, serta pengawasan terhadap anggota merupakan kewajiban yang mutlak dan berlaku di tingkat Wilayah dan Cabang di Jawa Timur. “Agenda ini akan dibawa ke Jakarta,  saat penggelaran Rakernas tanggal 12-14 Juni 2009 besok” ujar Hariyanto.

Berita Terkait :

Read Full Post »