Feeds:
Pos
Komentar

Archive for Desember, 2008

Meski sudah memasuki musim tanam, namun petani di sejumlah daerah masih mengeluhkan keterbatasan pupuk. Beberapa hal yang lazim terjadi yakni akibat aksi penimbunan agen pupuk yang sengaja memanfaatkan momen ini.

Pemerintah mengelar operasi pasar untuk mengatasi kelangkaan pupuk di Bojonegoro, Jawa Timur, Ahad (30/11). Sebanyak 14 ribu ton pupuk urea bersubsidi mulai disalurkan ke kios-kios resmi guna memenuhi kebutuhan para petani. Operasi pasar dilakukan di sembilan titik di berapa desa di Bojonegoro. (lebih…)

Iklan

Read Full Post »

Pelanggaran Etika

BLOG BERITA: Selain masalah amplop [suap], kasus pelanggaran etika yang paling sering dilakukan wartawan dan media adalah plagiat. Sering wartawan menjiplak bulat-bulat artikel hasil liputan wartawan lain dan mengirimkannya ke redaksi seolah-olah sebagai karyanya sendiri. Wartawan juga sering memakai foto hasil jepretan orang lain tanpa menuliskan kredit foto atau hak cipta si fotografer, bahkan tak jarang si wartawan berani membuatkan kredit foto atas namanya sendiri.

Redaktur media, terutama koran-koran daerah, hampir setiap hari mengutip berita dari situs Internet seperti Detikcom tanpa menuliskan sumber kutipannya Detikcom, melainkan cuma dibuat “Int” [singkatan dari Internet] atau “Dtc” [konon singkatan dari Detikcom] — padahal redaksi Detikcom sendiri sudah pernah menegaskan bahwa media online itu tidak pernah punya singkatan Dtc. Kasusnya berbeda dengan singkatan kantor berita AFP dan AP yang memang merupakan inisial resmi.

Khusus dalam hal kutip-mengutip ini aku melihat secara umum blogger lebih beretika ketimbang media konvensional; blogger biasanya patuh menuliskan sumber kutipan plus tautan ke media sumber [bila ada tautan Internetnya].

Dari Yanthie Kendari

Berita Terkait:


Read Full Post »

Mantan gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menyatakan bahwa kekuasaan pemerintah pusat masih sangat sentralistik dengan control yang cukup ketat dalam era otonomi daerah sehingga menyebabkan masalah timbul manakala pusat bertindak sebagai operator.

Menurut mantan gubernur DKI Jakarta, kekuasaan pusat yang masih sentralistik dalam otonomi daerah berakibat, daerah akan sulit berkembang sesuai dinamika daerah. Control oleh pusat dinilainya wajar dengan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Hanya saja seringkali pemerintah pusat sering bertindak sebagai operator, padahal ada 6 bidang yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, diantaranya pertahanaan dan keamanaan, hubungan luar negeri, fiscal, moneter dan agama. Selebihnya merupakan kewenagan pemerintah pusat.

Kesulitan pembangunan dihadapi pemerintah daerah yang hanya mengandalkan APBD, terlebih pada daerah yang jumlah APBDnya kecil. Sudah saatnya kewenangan lebih besar diberikan kepada bupati dan wali kota. Disisi lain menyinggung kebebasan pers, sutiyoso yang menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta dalam dua periode, pada masa kepemimpinan lima presiden yang berbeda ini menilai, pers dalam reformasi mendapat kebebasan yang luar biasa baik positif maupun negative.

Berbagai harian dan tabloid, baik cetak maupun elektronik saat ini ada pemimpin redaksinya yang tidak pernah jadi wartawan, akibatnya terjadi media berebut pasar dengan berita-berita sensasional. Sutiyoso mengaku pernah pula menjadi korban pemberitaan.

Sedangkan gubernur NTB seperti diberitakan di harian lombok timur, yang diwakili kepala badan Informasi dan komunikasi daerah propinsi NTB, H.L.Bakri menyatakan, masyarakat saat ini dapat peluang mengakses informasi seluas-luasnya dan menyampaikan kritik dan pendapat tentang pembangunan melalui media cetak dan elektronik secara terbuka, bahkan sampai ke domein pribadi.

Perkembangan demokrasi diikuti kesadaran dan kecerdasan masyarakat dikawal melalui tulisan dan opini di media, dan sangat baik untuk control pembangunan. Sebelumnya, ketua IPJI pusat Taufikurrachman dan ketua IPJI NTB Farid Hussen juga memberikan sambutanya pada acara yang dihadiri pula hampir seluruh pengurus pusat dan daerah NTB ini. IPJI beranggotakan hampir 80 persen penulis dan sisanya wartawan yang tersebar di media cetak dan elektronik. Pengurus IPJI pusat mengaku telah membentuk kepengurusan di 23 propinsi di seluruh Indonesia. Sedangkan IPJI NTB mengaku punya anggota lebih dari 200 orang.

Read Full Post »

LAMPUNG.- Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Lampung Periode 2008-2013 berlangsung semarak di Hotel Nusantara, Pada Tanggal 15 Maret 2008. Pengurus DPW IPJI Lampung itu dilantik langsung oleh ketua Dewan Penasehat DPP IPJI, Let Jen (Purn) DR H Sutiyoso,SH, yang juga dihadiri oleh DPP IPJI lainya. Sementara kepengurusan DPW IPJI Lampung ini sendiri dikuatkan dengan SK DPP IPJI Nomer 009/DPP-IPJI-A.I-III/2008

Adapun susunan personalia DPW IPJI Lampung periode 2008 sampai 2013 sebagai berikut:

Ketua : Fransisca Sunarti, SE
Wakil Ketua : Aloysius Purnomo Sidhi
Wakil Ketua : H.Entis S
Wakil Ketua : Dra.Venus Sukaryawati
Wakil Ketua : Kamdani ALI,SE
Wakil Ketua : Lusiana Martianingsih, SH
Wakil Ketua : Idayanti Kusuma
Wakil Ketua : Syamsuddin Adjabar
Sekertaris : Ir.Arsyid Selajim, SH. M.Sc. MM
Wakil Sekertaris : M. Anwar Hasan Parangabaya
Wakil Sekertaris : Iwan Zulfikar
Bendahara : Ir.Kurniawan
Wakil Bendahara : Idriyati
Wakil Bendahara : Hana Maria S.pd

Read Full Post »