JAKARTA :

Berdasarkan data perkiraan curah hujan September 2010, Obyek wisata di Jawa timur yang akan diguyur hujan dengan intensitas sedang antara lain kawasan Taman Nasional Meru Betiri, Watu Ulo, Kawah Ijen dan sejumlah kawasan di pantai selatan Jawa Timur di karesidenan Besuki.

Sementara sejumlah daerah lain akan diguyur hujan dalam intensitas rendah antara lain: kawasan wisata Batu, Pacet, Sedudo, Wisata Bahari LAmongan, dan kawasan di Karesidenan Madiun dan Bojonegoro.

Untuk kawasan obyek wisata pantai, masyarakat dihimbau untuk senantiasa waspada dan selalu memantau pemberitahuan terkait ketinggian dan pasang surut gelombang air laut. Kondisi hujan tersebut secara umum dialami pada semua daerah tujuan wisata di Pulau Jawa

Sementara curah hujan yang akan turun diperkirakan ringan hingga sedang pada siang dan malam hari, sedangkan langit berawan akan banyak menghiasi pada pagi hari. BMKG mengatakan prakiraan cuaca obyek wisata ini berlaku untuk bulan September. (wartapedia)

Gresik  : “Sekarang kita adalah sama. Sebab jika tidak ada kebersamaan, pembangunan kabupaten Gresik tidak akan berhasil.” Demikian dikatakan oleh Dr. Ir. Sambari Halim Radianto, M.Si saat membuka jumpa Pers pertama setelah dilantik di ruang Graita Eka Praja, Senin (27/9)

Dengan didampingi Wakil Bupati Moh. Qosim dan Plt. Sekda M. Nadjih. Sambari menambahkan, kita bersama-sama merangkul semua elemen di masyarakat, baik dari unsur ekonomi, politik, dan sebagainya.

Untuk membangun Gresik agar kedepan Gresik bias lebih baik. Kami tidak mengiundang mereka, tapi kami akan mengunjungi alim ulama, tokoh masyarakat, sampai perusahaan yang ada di Kabuapten Gresik,” yang diamini oleh Qosim.

Dalam 100 hari pertama kepemimpinan, Kami akan silaturrahim, dengan istilah lobi-lobi ke berbagai elemen masyarakat. Menurut dia, ada beberapa hal yang dalam waktu tiga bulan harus segera terwujud. Di antaranya penataan atau pembenahan kota.

Beberapa perusahaan, lanjut dia, sudah siap dengan program Corporate Social Responsibility (CSR)-nya, sehingga itu sangat membantu percepatan program penataan perkotaan. Serta untuk membantu kesejahteraan rakyat.

Penanggulangan banjir di perkotaan juga merupakan prioritas. Apalagi di wilayah pasar kota, jika hujan deras, air menggenang cukup lama. “Kami akan mencari solusi untuk mempercepat penyurutan, entah memakai pompa yang penting air tidak tergenang lama” jelas mantan dosen Unmuh Gresik ini.

Untuk kemajuan keolahragaan di Gresik, kami akan memperbaiki dan melengkapi setiap lapangan olah raga di kecamatan dengan ruangan wasit, ruang ganti dan istirahat pemain. “pokoknya yang lapangannya belum sempurna, akan diperbaiki. Yang sudah bagus akan dilengkapi lagi fasilitasnya,” katanya.

Terkait Gresik United (GU), Qosim siap memperbaiki. Di antaranya, dengan pencarian bibit-bibit andal di kabuapten ini. Dalam waktu dekat kami akan menseleksi setiap kecamatan dengan kompetisi. Kami akan menseleksi 10 pemain tiap kecamatan. Nantinya akan ada 180 pemain unggulan. Dari jumlah itu diharapkan muncul pemain berkulaitas yang akan digembleng menjadi pemain utama GU,” katanya.

Sambari Qosim juga bertekat akan melanjutkan program santunan kematian untuk ahli waris sebesar Rp 1 juta. Tapi kami akan lebih menyempurnakan agar pencairannya bias lebih cepat dan seketika. Paling lambat sehari setelah meninggal santunan sudah diterima oleh ahli waris. Atau maksimal keesokan hari sudah bisa diambil,” tegasnya.(wartapedia)

Surabaya:

Kebijakan tersebut dinilai mematikan agen kecil yang selama ini sudah turut mendorong peningkatan teledensitas pengguna seluler di kawasan terpencil. Bendahara Asosiasi Server Pulsa Indonesia (ASPINDO) Husin menandaskan strategi master dealer yang menjual pulsa ke Retail telah mematikan sejumlah agen pulsa di daerah.

“Hal ini tentu tidak kondusif mengingat peran agen yang memiliki server dengan chip All Operator selama ini sangat mendukung pertumbuhan industri seluler” ujarnya.

Master dealer tersebut melakukan canvaser pulsa ke retail atau konter kecil yang selama ini mengambil pulsa di agen kecil. Husin lantas menggambarkan  ilustrasi ada tingkatan distribusi Pulsa. Yakni mulai operator, Master Dealer, Dealer, Agen, Konter.

“Agen Pulsa adalah frontliner yang selama ini juga mengambil pulsa di Master Dealer dan Dealer besar. Jika pasar mereka direbut oleh dealer yang selama ini memasok pulsa agen, maka itu ibaratnya sengaja mematikan industri kecil” keluhnya.

Jika alasannya master dealer adalah target, imbuh Husin, maka berapapun stok yang dikehendaki dealer pasti dapat diserap oleh pasar, asalkan harganya kompetitif.

Owner Duta Pulsa ini juga menjelaskan trend yang terjadi selama ini cenderung mengarah ke persaingan tidak sehat.”Kami (Aspindo) mendesak operator dan pihak terkait untuk duduk dalam satu forum membahas hal tersebut” tuturnya di sela-sela lunch di Adityawarman, Surabaya Sabtu (26/6)

Saat ini, imbuh Husin, terdapat sekitar 3.000-5.000 pengusaha server ada di tanah air. Dengan market sekitar 60-70 persen dari total transaksi pulsa all operator atau sekitar Rp 6 triliun per bulan. Akibat kebijakan tersebut, lanjut Husin, omzet penjual pulsa dengan system server Host 2 Host menurun hingga 40%.(ric)

“Proses hukumnya sekarang sedang berjalan, sudah P21. Kita jadikan ini sebagai momentum penindakan pajak sekaligus sinyal atau peringatan bagi wajib pajak lain agar tidak nakal,” ungkap Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo di sela-sela acara Pekan Panutan Pajak di Surabaya, kemarin.

Menurutrnya, ketiga perusahaan yang diduga melakukan rekayasa pajak tersebut adalah CV PT, PT MNTP, dan PT MNTC. Ketiganya adalah perusahaan teknis pergulaan yang memasok mesin-mesin ke pabrik gula sekaligus membeli gula untuk dipasarkan ke konsumen.

“Rekayasa dilakukan dengan menerbitkan faktur pajak palsu, sehingga nilai pajak yang dibayarkan lebih rendah dari semestinya,” jelasnya.

Upaya penindakan ini, akan terus dikembangkan pada instansi terkait lainnya. Karena kemungkinan ada faktor kesengajaan dan skenario rekayasa pajak.

Oleh karena itu, Tjiptardjo akan menelusurinya ke PT Perkebunan Nusantara X dan XI. Pasalnya, kedua BUMN perkebunan ini juga berpotensi terlibat dalam skenario rekayasa pajak “Ini jika tiga perusahaan teknis pergulaan itu terbukti. Kita tunggu saja proses pengusutannya,” tukasnya. (keciq)

Berita Terkait:

• Harga Impor Gula di Jawa Timur disepakati Max Rp 10 ribu
• PTPN Siap hitung-hitungan Harga Gula Impor
• Kebijakan Tahan Gula tidak bijaksana
• Diversifikasi Usaha, PTPN siapkan 6,5 Milliar
• Gula Impor mulai masuk Indonesia

Kepala Cabang Jasa Raharja Jawa Timur Usman Siahaan mengatakan, diawal 2010 ini, santunan terbanyak dibayarkan pada ahli waris korban kecelakaan lalulintas yang meninggal dunia dengan nilai santunan sebesar Rp 25.538.000.000. Sedangkan korban luka-luka yang dirawat di rumah sakit mendapat santunan Rp17.072.283.734 dan korban cacat tetap sebesar Rp. 398.187.500 serta biaya penguburan bagi korban yang tidak mempunyai ahli waris sebesar Rp. 56.000.000.

“Saat ini kami terus berupaya jemput bola ke para keluarga korban laka lalin mengingat belum korban mengerti prosedur pengurusan klaim Jasa Raharja. Memang harus kami akui kenyataan di lapangan masih ada petugas Jasa Raharja dan keluarga korban yang terjadi miskomunikasi. Biasanya, terkait penerimaan santunan korban meninggal dunia yang melibatkan ahli warisnya. Karena secara prinsip kami lebih mengutamakan aspek prudent (ke hati-hatian),” ungkapnya di Surabaya, kemarin.

Seperti dicontohkan, kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi tanggal 21 Pebruari 2010 di Jalan Raya tikungan Ambeng–Ambeng Desa Watang Rejo Duduk Sampean Kabupaten Gresik. Korban meninggal dunia Bambang Sutrisno adalah penduduk Randap RT 02/01 Desa Pucang Arum Kecamatan Baureno Bojonegoro yang pada waktu kecelakaan korban berboncengan dengan isterinya atas nama Sumiati dan keponakannya Rizky (9th) yang keduanya juga menjadi korban patah kaki.

Korban Bambang Sutrisno sendiri awalnya mengalami luka parah dan sempat dirawat di Rumah Sakit Daerah Ibnu Sina Gresik, namun akhirnya meninggal dunia. “Padahal, untuk mengurus santunan sebagai ahli waris, Istrinya belum bisa beraktifitas sebagaimana kondisi sehat sehingga harus melibatkan keluarga terdekat. Disinilah persoalan baru muncul ketika persyaratan administrasi JR harus dipenuhi. Antara lain, surat keterangan sebagai ahli waris dari kelurahan sesuai alamat korban, surat pernyataan belum bisa beraktifitas dan surat kuasa yang diberikan pada keluarga yang mengurus santunan,” jelas Usman.

Namun ditambahkan Usman, kadang petugas JR sendiri juga masih ada yang terlalu kaku dan kurang memahami fungsi pelayanan pada masyarakat yang sedang mengalami musibah. “Memang idealnya, semuanya harus serba cepat karena korban juga sangat membutuhkan, namun kami juga harus teliti karena terkait dana,” pungkas Usman. (keciq)

Berita Terkait :

• Jasa Raharja Jawa Timur Prediksi Pembayaran Santunan Naik 8%
• Tingkatkan Kualitas Layanan Jasa Raharja Jawa Timur Gandeng 4 Rumah Sakit

Pemprov Jatim telah berhasil mematok harga gula yang wajar atau bisa disebut harga gula yang pro rakyat dan konsumen. Harga gula di Jatim ini termasuk untuk gula impor yang baru didatangkan PT Perkebunan Nusantara X maksimal Rp10.000 per kg, patokan harga itu berlaku hingga ke tingkat pengecer atau konsumen,” kata Soekarwo di Surabaya, kemarin.

Soekarwo mengaku prihatin dengan melambungnya harga gula di pasaran belum lama ini. Pasalnya, harga gula di Jatim terus mengalami lonjakan kendati provinsi Jatim sendiri merupakan sentra produsen gula nasional, setidaknya 45%-48% produksi gula nasional dipasok dari Jatim.

Kondisi ini disebabkan karena adanya sistem pasar di Indonesia yang telah diracuni pola leberalisme. Padahal, seharusnya sistem pasar liberalisme itu tetap tidak berarti boleh mengalahkan kepentingan rakyat. Apalagi petani yang menanam tebu selama selama 14 bulan hanya dihargai Rp.5.340 per kg. Sedangkan harga gula di pasar, menghendaki harga Rp11.000 per kg, ini tidak adil,” ujarnya.

Menurut Soekarwo, kesepakatan ini merupakan bentuk kompromi antara stakeholder pergulaan di Jatim dengan pemprov Jatim, karena bila dilihat stok gula di Jatim sendiri masih relatif cukup hingga masa musim giling tahun ini.

Persedian gula di Jatim saat ini sebesar 113.000 ton dan masih cukup hingga musim giling mendatang dengan asumsi tingkat konsumsi sekitar 44.000 ton per bulan,” tukas Gubernur Jatim.

Soekarwo menjelaskan dengan patokan harga gula itu diharapkan dapat mengendalikan lonjakan gula yang ada dipasaran sehingga masyarakat akan menikmanti harga yang wajar dan terjangkau.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B Anna Lutfie mengatakan, DPRD Jatim mengapresiasi keputusan Gubenrur Jatim tersebut. “Itu langkah yang bagus dari Pemprov Jatim, meski sebelumnya pemerintah pusat melalui Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu sempat marah terkait kebijakan Pemprov Jatim yang berani menolak gula impor,” tukasnya.

Terkait hal tersebut, DPRD Jatim siap mengawal implementasi keputusan tersebut. Jika di pasaran masih ada pihak yang berani bermain-main dengan melambungkan harga di atas Rp10.000 per kilogram, DPRD Jatim akan meminta aparat penegak hukum yang berwenang untuk menindaknya.

”Kami akan berkoordinasi dengan Pemprov Jatim dan aparat penegak hukum untuk mengawasi mata rantai perdagangan gula impor ini,” pungkasnya (keciq)

Berita Terkait:

• PTPN Siap hitung-hitungan Harga Gula Impor
• Kebijakan Tahan Gula tidak bijaksana
• Diversifikasi Usaha, PTPN siapkan 6,5 Milliar
• Gula Impor mulai masuk Indonesia

Fahrur Rozi Syata(kiri) saat menyerahkan Balita ke Orang Tua Angkat

Sebanyak 15 Balita yang selama ini menghuni Panti Sosial Asuhan Balita (PSAB) Sidoarjo akhirnya diadopsi oleh Orang tua Asuh. Pelepasan Balita ke Orang Tua ini langsung dilakukan oleh Drs. FAHRUR ROZI SYATA,M.Si, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Fahrur Rozi mengatakan, selama ini tanggung jawab utama PSAB adalah mengatasi masalah sosial terutama anak balita terlantar. Tugasnya antara lain, memberikan perlindungan kepada anak agar tumbuh kembang dan menjaga kelangsungan hidupnya. Sebab, lanjut Rozi, anak yang tumbuh kembang dengan wajar akan menjadi potensi dan bibit sehingga nantinya dapat membantu penyelesaian masalah sosial.

“Semakin banyak balita terlantar, maka di masa mendatang permasalahan sosial yang dihadapi akan semakin berat, sehingga melalui proses adopsi ini, kami berharap kepada orang tua yang hendak mengasuh dapat memberikan pemenuhan kebutuhan anak” tuturnya

Para balita asuhan yang diadopsi ini adalah anak-anak yang kurang beruntung. Dalam catatan biodatanya, keberadaan si anak tidak diharapkan kehadirannya oleh orang tua yang melahirkannya, sehingga dianggap menjadi beban dan akhirnya ditelantarkan. “Ada orang tua yang sengaja meninggalkan Balitanya di tempat sampah, ada yang ditinggal di Rumah Sakit atau persalinan. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, melalui PSAB Sidoarjo kemudian mengasuh, merawat serta menyediakan berbagai kebutuhan anak sehingga di panti ini, anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Para balita ini kemudian banyak diadopsi oleh orang tua yang menghendaki, para Calon Orang Tua Angkat (CATA) tersebut mendatangi PSAB Sidoarjo untuk melakukan adopsi. “ kami menyambut baik orang tua angkat yang menyediakan diri untuk mengasuh para Balita ini, sebab Anak adalah Karunia ALLAH SWT, dan merupakan tunas dan potensi generasi penerus Bangsa. Eksistensi balita menjadi anak generasi penerus bangsa perlu adanya pemenuhan hak dan kebutuhan anak, mudah-mudahan Balita yang diadopsi ini kelak menjadi orang yang berguna bagi Bangsa dan Negara” tutur Rozi disambut tepuk tangan seluruh orang tua angkat.

Sementara itu, Dra Amelia Rozanty, Kepala UPT PSAB Sidoarjo mengatakan proses adopsi ini telah sesuai dengan PP 54 tentang pengangkatan Anak dan UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak serta SK Gubenur no 460/33/102.005/2010 yang berisi tentang penunjukan UPT PSAB untuk menyelenggarakan pangangkatan anak di Jawa Timur.

Mekanisme proses adopsi dilakukan oleh Panitia Pertimbangan Pengambilan Anak (PIPA). Ada sejumlah lembaga yang tegabung dalam PIPA yakni Dinas Sosial Propinsi Jatim, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dengan adanya PIPA, lanjut Amelia Roza, maka setiap keluarga yang hendak mengadopsi balita tidak akan begitu saja bisa mengadopsi. Proses adopsi terhadap Balita ini tidak mudah sebab ada beberapa parameter yang digunakan untuk menentukan kelayakan orang tua Asuh. Misalnya: mampu secara finansial.

“Selama 6 bulan paska adopsi, kami terus melakukan evaluasi kepada orang tua angkat, yakni kegiatan monitoring terhadap kondisi balita, jika ada penyimpangan terhadap kesepakatan MoU yang sudah ditanda tangani bersama, maka PSAB berhak mengambil kembali bayi tersebut” tutur Dra Amelia Rozanty usai penandatangan MoU antara PSAB Sidoarjo dengan orang tua angkat.  (tofan ardi)

Proses Adopsi

1. Mengajukan permohonan ke Kepala Dinas Sosial Propinsi Jatim dengan melampirkan KTP, KSK, Pernyataan kesanggupan mengadopsi anak, Surat Nikah, Akte kelahiran anak bila mempunyai orang tua dan surat keterangan lahir dari bidan atau rumah sakit.
2. Minimal usia 30 – 50 tahun
3. Minimal 5 tahun menikah (bukti surat nikah)
4. Belum mempunyai anak atau hanya 1 atau bukti surat dari dokter kandungan bila tidak punya anak.
5. Seagama dengan anak yang diadopsi
6. SKCK dari Kepolisian
7. Surat Kesehatan dari dokter
8. Setelah persyaratan terpenuhi Peksos akan melakukan home visit untuk mengetahui kelayakan calon adoptan. Hasil tersebut dilaporkan ke Tim PIPA.

Head of Region East Java, Bali, Nusra Indosat, Bayu Hanantasena mengatakan, layanan Android di Indonesia memang baru tumbuh dan belum familiar. “Market-nya memang baru tahap sosialisasi dan edukasi, tapi penetrasi teknologi yang semakin cepat akan mendorong pertumbuhan pasar layanan Android ini.

Tahun ini kami prediksi bisa tumbuh 6 digit,” ujar Bayu di Surabaya, kemarin.

Dijelaskan Bayu, Android adalah sistem operasi mobile yang menggunakan versi modifikasi dari kernel Linux. Sistem ini merupakan open source software, dan terdapat ribuan aplikasi gratis maupun berbasar, aplikasi native Google yang terintegrasi seperti Gmail, Google Maps, dan Google Calendar.

Bayu menambahkan, bahwa pelanggan Android saat ini memang mereka yang mempunyai karakteristik tertentu. Sehingga untuk memperluas pasarnya diperlukan waktu. “Indosat mengambil inisiatif pertama untuk menangkap momentum pasar di masa mendatang,” jelasnya.

Penetrasi layanan Android, kata dia, akan berlangsung lebih cepat. “Kita bisa lihat learning curve di produk televisi atau personal computer yang butuh waktu sekitar 3-4 tahun. Namun, untuk Android saya kira bisa lebih cepat dari pengguna awal hingga masuk ke critical mass. Saya yakin ini bisa direspons secara cepat, baik dari sisi pengguna maupun produsennya,” tutur Bayu.

Handset-handset yang sudah didukung layanan Indosat Android sudah dipasarkan lewat sistem pemesanan. Selama pre-order sepekan pada akhir Februari lalu, sudah masuk pesanan 1.000 calon pelanggan yang melakukan pemesanan. Adapun saat ini hansdet yang sudah didukung sistem Android masih terbatas 6 merek. Yakni, Huawei U8220, HTC Hero, LG GW 620, Motorola Milestone, Samsung Galaxy Spica dan Sony Ericsson Xperia X10. (keciq)

Surabaya

BI meminta BPR-BPR tersebut untuk segera mencari investor baru. Bahkan BI akan melakukan supervisi untuk mengawal pembenahan dan restrukturisasi di tubuh BPR-BPR tersebut sampai semester I/2010. Setelah sehat, BPR-BPR itu diharapkan bisa mencari investor baru untuk memperkuat permodalan.

Pemimpin Regional Bank Indonesia (BI) Jawa Timur, Mohamad Ishak.mengungkapkan bahwa enam BPR yang sedang punya masalah. “Kami sudah menanganinya, dan tentu saja kami tak bisa menyebutkan namanya. Sekarang dalam proses penyehatan,” tutur Ishak di Surabaya, kemarin.

Dijelaskan Ishak, BPR-BPR tersebut mempunyai masalah permodalan dan mismanajemen. Dari sisi permodalan, harus dilakukan suntikan modal. Sehingga, butuh investor baru jika memang manajemen lama tidak bisa menyuntikkan dana lagi.

Sedangkan mismanajemen terjadi karena jajaran manajemen BPR tersebut terlibat penyelewengan, seperti dalam hal kredit macet. “Ada pengurus yang tidak kapabel dalam mengembangkan BPR-nya,” tukas Ishak.

Sementara itu Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Jatim mengakui enam BPR di Jatim yang masuk dalam pengawasan khusus Bank Indonesia (BI) karena permasalahan permodalan dan mismanajemen.

“Enam BPR yang berlokasi di Surabaya tengah dalam pengawasan bank sentral. Nama BPR itu tentu saja tak bisa disebutkan karena akan berdampak luas dan memicu kepanikan. BI sudah melakukan langkah-langkah untuk segera melakukan pembenahan,” ujar Ketua Perbarindo FX Soegeng Notodihardjo.

Soegeng mengatakan, BI sebagai otoritas perbankan pasti akan bertindak sesuai mekanisme yang ada untuk menangani permasalahan tersebut, sehingga tidak berdampak luas kepada industri perbankan secara umum.

“Standar penanganan pasti ada. Kalau masalah permodalan, pasti diminta ada suntikan modal baru. Kalau permasalahan mismanajemen, pasti langkahnya juga lain,” jelas dirut BPR Wiradhana Putramas itu.

Data Perbarindo menyebutkan, saat ini ada 339 BPR di Jatim, di mana 130 di antaranya berada di Surabaya dan 90 lainnya di Malang. Sisanya tersebar di kota/kabupaten lain.

Sesuai regulasi BI, modal minimun BPR yang ada di ibukota provinsi (Surabaya) adalah sebesar Rp1 miliar. Sedangkan yang di luar Surabaya sebesar Rp700 juta. Modal minimum tersebut akan ditingkatkan menjadi Rp2 miliar pada 2010.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) Regional Jatim, per triwulan IV/2009, BPR-BPR yang ada di Jatim berhasil menghimpun DPK sebesar Rp2,96 triliun, tumbuh 20,5% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Aset BPR juga tumbuh 15,2% dari Rp4,18 triliun menjadi Rp4,81 triliun. (keciq)