Pengawasan Ketat pada Program Pengentasan Kemiskinan

Fahrur Rozi

Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas Sosial tidak akan maksimal tanpa dukungan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Drs. FAHRUR ROZI SYATA,M.Si, usai membuka sarasehan Kepahlawan, Kejuangan dan Keperintisan di Gedung Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Sesuai dengan amanat yang diemban pemerintah melalui UUD 45 pasal 34, lanjut Fahrur Rozi, pengentasan kemiskinan memang selama ini diserahkan melalui beberapa departemen terkait, mulai dari Kesra, Departemen Sosial, Departemen Koperasi dan UKM, Departemen PU hingga Departemen Dalam Negeri. ”Khusus untuk Departemen Sosial, diamanatkan untuk menangani 22 PMKS (penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), Jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, provinsi Jawa Timur memiliki karakteristik yang unik terhadap permasalahan sosial yang dihadapi.” tutur Fahrur Rozi.

Agar tidak terjadi overlapping saat pemberian dana sosial sudah yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait dengan skema topdown, maka Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, lanjut Fahrur, telah melakukan penanganan yang serius terkait persoalan masalah masyarakat miskin ini. Metode yang dilakukan adalah mengukur tingkat kemiskinan berdasarkan kriterianya.

”Penyebab masyarakat miskin bisa terjadi karena banyak faktor, instrumen yang paling terkait adalah persoalan ekonomi. Imbas dari intrumen ini adalah faktor pendidikan, kesehatan, dan pertanian” tutur Fahrur Rozi.

Industri Sepatu Terkendala Bahan Baku Kulit

Pelaku Industri Sepatu di Jawa Timur mulai terkendala dengan minimnya pasokan bahan baku kulit sapi domestik.Hal tersebut karena kulit sapi domestk justru banyak yang diekspor karena tingginya harga yang ditawarkan dari produsen sepatu luar negeri.

Manajer Indonesia Footwear Service Centre (IFSC) Ali Mas’ud mengatakan, saat ini sebenarnya industri sepatu kembali bergeliat. Namun, begitu industri sepatu sudah menggeliat dan permintaan naik 50%, justru kita kekurangan bahan baku kulit sapi domestik.

“Kekurangan kulit dirasakan terutama untuk sepatu jenis sport. Bahan baku kulit dari sapi Jawa yang berkualitas justru diekspor. Sebab, produsen luar negeri berani membayar mahal. Bahkan, pembayarannya pun dilakukan secara tunai,” ungkap Ali di Surabaya.

Perlunya Ekstrakurikuler Jurnalistik di Sekolah Dasar

SURABAYA – Minat baca dan menulis siswa-siswa sekolah dasar sekarang ini sudah cukup tinggi. Hanya saja, kemampuan siswa dalam menulis masih belum terasah dengan baik. Malah ada siswa yang bisa mengungkapkan apa yang ada di benaknya namun tidak bisa menuangkan dalam bentuk tulisan.

Ironisnya, mata pelajaran Bahasa Indonesia yang diberikan sejak siswa duduk di bangku SD belum banyak membantu mengasah kemampuan mereka dalam menulis. Padahal ada sub topik mengarang dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Siswa tetap saja mengalami kesulitan dalam membuat karangan. Bahkan sering kali enggan melakukannya ketika mendapat tugas dari guru untuk membuat karangan. Sayangnya, keberadaan guru juga tidak terlalu membantu mendorong keinginan siswa untuk menulis.

“Guru seringkali hanya memberi tugas kepada siswanya untuk mengarang tanpa memberi petunjuk teknik maupun langkah-langkah dalam menulis,” kata salah satu penulis muda di Surabaya, Sofie Beatric, dalam Sosialisasi Program Pelatihan Ekstrakurikuler Jurnalistik untuk Siswa Sekolah Dasar se-Surabaya di Auditorium PT Indosat Tbk, Sabtu (25/7).

Perlu Perda Pro Budaya Lokal

Pemerintah kota (pemkot) di masing-masing daerah sudah saatnya membuat regulasi yang berorientasi pada kemajuaan zaman namun tidak meninggalkan kultur ketimuran. Rudiansyah, ketua Kadin Surabaya mengatakan, perkembangan zaman memang tidak bisa dihindari, tapi sebagai warga masyarakat Indonesia, budaya yang santun dan ramah tetap harus dipertahankan.

“Kita bisa mencontoh perda-perda di kota di Malaysia, disana diberlakukan perda pro perkembangan zaman namun juga pro budaya lokal. Misalnya, lembaga pendidikan yang kurikulumnya boleh mengajarkan beragam ilmu dengan dosen asing, namun untuk pelajaran budaya lokal tetap memiliki kredit point tertinggi. Sehingga,  lulusan siswanya tetap berstandar internasional dengan cultur ketimuran yang kuat,” ungkapnya kepada wartawan disela acara Musyawarah Kota (Muskota) Kadin Surabaya ke 4 di Surabaya 22 Juni 2009

Produksi Susu Nasional Belum Maksimal

Produksi Susu Nasional Hanya pasok 23% pasar susu Domestik, Industrialisasi Susu Harus Dipercepat.

Produktifitas susu nasional yang masih rendah diduga menjadi salah satu penyebab terombang-ambingnya nasib peternak sapi perah saat ini. Pasalnya, kebutuhan susu dalam negeri masih tergantung dari susu impor. Sehingga produsen susu impor bisa leluasa memainkan harga pasar.

Data Departemen Pertanian menunjukkan produksi susu nasional hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi susu nasional sebesar 23,45% atau sebanyak 2,19 kg per per kapita per tahun. Selebihnya sebanyak 76,55% masih diimpor dari berbagai negara.

Ketua Dewan Persusuan Nasional (DPS) Teguh Boediyana menegaskan, tingginya ketergantungan ini menjadi penyebab nasib peternak sapi perah belum juga membaik. Oleh karenanya, percepatan industrialisasi susu nasional harus segera agar peternak sapi perah Indonesia lepas dari ketergantuan luar negeri, dan juga untuk peningkatan ketahanan susu nasional.

“Saat ini, produksi susu nasional hanya mampu memasok sekitar 20%-23% kebutuhan susu dalam negeri. Sisanya masih harus impor. Inilah yang kemudian menyebabkan nasib peternak sapi perah terombang-ambing,” kata Teguh usai Rapat Anggota Tahunan (RAT) XXIX Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Tahun buku 2008, di Surabaya, 28 Juni 2009

Independen Dalam Sikap

Rakernas IPJI 2009 baru saja berakhir tadi malam(13/6 ), dalam perhelatan rapat kerja insan penulis dan Jurnalis terbesar di Indonesia ini, tentunya banyak hal yang bisa menjadi acuan bagi program kerja organisasi IPJI di masa mendatang. Dalam tataran konsep organisasi yang sesuai dengan AD/ART, IPJI tetap konsisten bersikap independen dalam menyikapi konstelasi politik di tanah air menjelang Pilpres 2009.

“Insan Penulis dan Jurnalis hendaknya lebih independen dalam mengawal pembangunan nasional” Tegas Ketua Umum DPP IPJI Taufiq Rahman, saat membuka Rakernas yang berlangsung pada tanggal 12-14 Juni 2009 di Grand Cempaka Jakarta.

Agenda rakernas juga membahas blue print organisasi di masa mendatang. antara lain ; memperketat pola rekruitmen dan memisahkan unsur penulis, jurnalis dan non penulis-jurnalis. Meski belum menjadi sebuah penetapan yang sah, namun rekomendasi ini setidaknya bisa menjadi awal kebangkitan Insan Penulis dan Jurnalis Indonesia dalam menentukan sikap yang lebih tegas.

Pola Rekruitmen yang selektif dan ketat menjadi salah kunci penting dalam mengembangkan organisasi yang selama ini tergabung dalam DEWAN PERS. Merubah mainset memang tidak mudah, sebab masih banyak anggota IPJI yang saat ini bukan berasal dari Insan Penulis dan Jurnalis sehingga eksistensi IPJI dalam kacamata organisasi pers terkesan masih Abu-abu.

Itulah sebabnya diperlukan sebuah pola rekruitment yang lebih terarah dan fokus sesuai AD/ART. “Jika dibandingkan dengan PWI dan AJI, tentu saja usia IPJI masih sangat muda, namun kita tetap yakin bahwa di masa mendatang organisasi ini bakal menjadi garda depan dalam membangun bangsa melalui pena” ujar Taufiq Rahman.

Hak Informasi dan Kebebasan Pers: Menguntungkan Pejabat Publik

Pentingnya hak untuk mendapatkan informasi, telah dinyatakan dalam berbagai standar internasional hak asasi manusia. Hak ini mempunyai keterkaitan erat dengan pemenuhan hak asasi lainnya, termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya (hak ekosob). Standar internasional semestinya melengkapi peraturan perundang-undangan yang berlaku dilevel domestik (nasional).

Komentar Umum No. 1, yang diadopsi Komite Hak-hak Anak pada 2001, dinyatakan, terpenuhinya hak atas pendidikan hanya dapat terwujud jika secara bersamaan hak atas informasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 17 Konvensi Hak-hak Anak juga diwujudkan.[1] Komite juga menyampaikan pentingnya hak atas informasi untuk dijamin Negara, dalam rangka mewujudkan standar kesehatan yang tinggi bagi anak dan remaja.[2]

Hak untuk mendapatkan informasi juga mendapat perhatian dalam standar internasional hak asasi manusia yang berkaitan dengan jaminan hak-hak masyarakat adat.

Hal yang serupa, juga dinyatakan dalam Deklarasi Hak-hak Orang Cacat, dimana orang cacat (disfable), keluarganya dan komunitas, mesti mendapat informasi, melalui beragam cara yang dapat dilakukan, tentang hak asasi yang dimiliknya.[3]

IPJI Kota Bima Bantu Keluarga Narendra Prabangsa

Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Cabang Bima, memberikan bantuan kepada keluarga AA Narendra Prabangsa—wartawan Radar Bali (Jawa Post Group) yang menjadi korban pembunuhan belum lama ini dan kini beberapa pelakunya telah dibekuk.

Bantuan berupa karangan bunga dan uang tersebut akan diserahkan IPJI Bima, Senin (1/6) mendatang melalui Polresta Bima, sebagai bentuk rasa solidaritas dan keprihatin yang mendalam terhadap nasib yang dialami oleh rekan pers di Pulau Dewata tersebut.

Format Pengawasan Media

Oleh: Muchamad Yuliyanto

PERUBAHAN mendasar dalam kehidupan media (pers) kita rasakan sejak hadirnya UU Pers No. 40 tahun 1999. Terjadi relasi baru amat berbeda dengan suasana sebelumnya. Ketika itu negara amat perkasa, menentukan peraturan SIT dan SIUPP yang amat ditakuti para pengelola media. Walhasil kehidupan media menjadi sangat monoton. Namun sebaliknya, sejak SIT dan SIUPP dihapuskan dan selanjutnya negara menarik diri dari relasi antara media dengan masyarakat, maka terjadi pergeseran relasi menjadi pola segitiga yakni ; masyarakat, media dan realitas yang terkemas dalam berita.

Ingatan tertuju pada terminologi bahwa pers merupakan lembaga sosial, tempat masyarakat menyatakan atau mengekpresikan beragam pendapatnya.

Pers bukan hanya memenuhi hak memenuhi informasi, tetapi juga hak untuk menyatakan pendapat. Kebebasan pers bisa diartikan sebagai jaminan terhadap hak warga masyarakat untuk memperoleh informasi dan menyampaikan informasi (Ana Nadya Abror, Media Watch April 2002).

Relasi segitiga di atas saat ini justru sering memunculkan persoalan yang berhubungan dengan isi pemberitaan media. Nampak sekali terjadi euforia kebebasan pers di kalangan pengelola media ,sehingga apa pun yang terjadi di tengah masyarakat bisa dikover.

Seperti eksploitasi dunia misteri serta kekerasan di tengah masyarakat. Terdapat indikasi tarik – menarik yang amat kuat antara keinginan masyarakat dengan pengelola media dalam menafsirkan realitas yang terkover dalam pemberitaan.